SINTESANEWS.ID – Komitmen anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) untuk terus hadir di tengah masyarakat kembali ditunjukkan oleh Kamarur Zaman.
Legislator dari Fraksi Golkar yang duduk di Komisi II ini secara aktif mengawal berbagai persoalan di Daerah Pemilihan (Dapil) II, yang meliputi Kecamatan Sebulu, Muara Kaman, dan Tenggarong Seberang.
Salah satu isu penting yang disoroti oleh Kamarur, atau yang akrab disapa Pak Mon, adalah pengelolaan sampah di wilayah Muara Kaman. Menurutnya, infrastruktur dan perizinan menjadi tantangan utama yang harus segera dicarikan solusi bersama.
“Karena harus ada pengolahan sampah, apalagi ada bantuan dari perusahaan dan sebagainya. Memang kendala kami itu lahan, tapi yang pasti sudah ada usaha dari Kecamatan Muara Kaman untuk itu,” ujarnya kepada awak media pada Senin (16/6/2025).
Pak Mon menambahkan bahwa izin pengelolaan sampah di wilayah tersebut sudah mulai berproses. Namun, persoalan akses jalan menuju lokasi pengolahan masih menjadi hambatan yang harus ditangani terlebih dahulu.
“Izinnya baik saja, untuk target sudah mulai. Cuma tinggal jalan kami bikinkan menuju hulu dan hilir, dari jalan itu untuk bisa masuk ke lapangan, baru setelah itu pengolahan sampah seperti apa supaya ada untuk nambah perekonomian masyarakat kita,” jelasnya.
Isu sampah menurutnya tidak hanya soal kebersihan, tetapi juga menyangkut potensi ekonomi masyarakat. Jika dikelola dengan baik, pengolahan sampah dapat membuka peluang usaha baru, terutama bagi warga sekitar.
Selain isu lingkungan, Kamarur Zaman juga mencermati berbagai keluhan masyarakat terkait kondisi jalan rusak yang menghambat aktivitas sehari-hari.
Akses jalan yang belum memadai disebutnya sebagai salah satu persoalan krusial yang harus diperjuangkan dalam kebijakan pembangunan daerah.
“Sudah kita usulkan dan masih menunggu di perubahan, paling tidak di 2026. Tapi diupayakan di perubahan anggaran 2025, mudah-mudahan dananya ada,” katanya.
Pak Mon mencontohkan, akses dari wilayah Kutai Timur ke Muara Kaman sangat bergantung pada kelayakan jalan yang ada. Di Sebulu, menurutnya, perencanaan dan survei teknis sudah mulai dilakukan. Namun di Muara Kaman, sejumlah kendala masih ditemui di lapangan.
Dengan pendekatan yang humanis dan fokus pada solusi, Kamarur Zaman memastikan bahwa suara masyarakat terus ia bawa ke forum-forum pengambilan keputusan di DPRD.
“Kami tetap perjuangkan, karena itu hak masyarakat,” tegasnya.
Melalui keterlibatan aktif dan kepekaan terhadap isu-isu lokal, langkah Pak Mon menunjukkan bahwa kehadiran anggota dewan tidak hanya sekadar di meja sidang, tetapi benar-benar menyatu dengan kebutuhan masyarakat di akar rumput. (Adv/fi)
