SINTESANEWS.ID- Komisi II DPRD Kaltim mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu, 9 April 2025, untuk merespons gejolak yang terjadi di masyarakat akibat dugaan oplosan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, memimpin langsung pertemuan yang bertujuan untuk menggali informasi lebih lanjut terkait masalah tersebut dan mencari solusi yang tepat.

Sabaruddin menjelaskan bahwa dampak dari oplosan BBM ini cukup signifikan, mempengaruhi banyak kalangan, termasuk pengemudi ojek online (ojol) serta masyarakat umum yang menggunakan kendaraan bermotor.

“Kami bukan dalam posisi untuk mengadili, tetapi kami ingin pihak-pihak terkait memberikan keterangan yang jelas. Kami menggunakan hak konstitusional untuk meminta klarifikasi,” ungkap Sabaruddin dalam audiensi yang digelar di Gedung DPRD Kaltim.

Dalam kesempatan tersebut, Sabaruddin menekankan pentingnya perlindungan terhadap konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan.

Ia menilai bahwa masalah kualitas BBM yang beredar di masyarakat seharusnya bisa dipastikan lebih aman dan sesuai dengan standar yang berlaku.

“BBM yang diperdagangkan harus memberikan rasa aman bagi konsumennya, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan. Ini adalah hak konsumen yang harus dijaga,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sabaruddin menyoroti masalah teknis yang dihadapi oleh pengguna kendaraan, seperti terjadinya brebet pada mesin akibat kualitas BBM yang buruk. Untuk itu, RDP ini diharapkan bisa menjadi wadah untuk menemukan solusi yang transparan dan efektif, dengan melibatkan instansi pemerintah dan pihak Pertamina sebagai pengelola BBM.

“Sengaja kami mengundang pihak terkait untuk memastikan penanganan masalah ini dilakukan dengan transparansi penuh, agar masyarakat mendapatkan solusi yang jelas dan masalah serupa tidak terulang di kemudian hari,” tegasnya. (Adv)