SINTESANEWS.ID – Komisioner Bawaslu Kabupaten Kukar, Munir Ansori, menyampaikan pentingnya peran media dalam menyukseskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan digelar pada 19 April 2025.
Hal tersebut disampaikannya saat hadir di kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan tema “Peran Media Dalam Pengawasan Pemilih Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Kukar tahun 2025,” yang digelar di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong, pada Kamis (10/4/2025).
Dalam sambutannya, Munir menilai kehadiran media mampu memperluas pesan-pesan penting dari kegiatan sosialisasi ini. Terutama penyampaian materi dari narasumber.
“Harapannya, apa yang disampaikan oleh narasumber hari ini bisa dikolaborasikan oleh media untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru Kukar. Ini penting agar masyarakat tahu bahwa masih ada satu tugas penting yang harus kita tunaikan bersama pada tanggal 19 April mendatang,” ujarnya.
Munir mengatakan bahwa PSU tersebut merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Sehingga, Masyarakat Kukar harus kembali memilih calon bupati dan wakil bupati dalam proses pemungutan suara ulang.
Selain menghadirkan media, kegiatan sosialisasi ini juga melibatkan mahasiswa dan Panwascam.
Ia menyebut bahwa langkah ini penting sebagai bentuk sinergi antara penyelenggara pemilu dan masyarakat sipil dalam menjaga integritas pemilu.
Dia juga bilang bahwa Bawaslu Kukar telah melaporkan pelaksanaan pengawasan ke pimpinan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi terus dilakukan bersama KPU dan jajaran di tingkat bawah untuk memastikan kesiapan pelaksanaan PSU.
“Alhamdulillah, kami bersama jajaran KPU, PPK, PPS, hingga KPPS sudah menyelesaikan proses pelantikan setelah pelaksanaan bimbingan teknis untuk pengawas TPS di 20 kecamatan,” ungkapnya.
Namun, Munir mengakui masih terdapat kendala di beberapa wilayah, khususnya di daerah Hulu, sala satunya adalah Kecamatan Tabang yang terkendala banjir sehingga proses pelantikan dan bimtek belum bisa dilaksanakan secara maksimal.
Akan tetapi, kata Munir, tugas pengawasan dan kesiapan logistik terus dilakukan secara beriringan. Proses pencetakan surat suara dan distribusi logistik tetap dilakukan sambil menuntaskan bimtek serta pelantikan pengawas TPS di daerah yang belum tersentuh.
Bawaslu Kukar mencatat bahwa jumlah pengawas TPS yang telah dilantik sebanyak 1.447 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 20-30 persen di antaranya merupakan pengawas baru atau fresh graduate.
“Ini menjadi tantangan tersendiri. Karena banyak yang baru, maka pelatihan dan pembekalan harus dilakukan seoptimal mungkin agar mereka siap mengawasi secara profesional,” kata Munir.
Ia mengingatkan bahwa kerawanan tidak hanya datang dari eksternal, tapi juga bisa berasal dari internal pengawasan jika tidak disiapkan dengan baik. Karena itu, waktu yang tersisa harus dimaksimalkan untuk memperkuat kapasitas seluruh pengawas TPS.
Munir berharap seluruh elemen, mulai dari penyelenggara, media, masyarakat, hingga mahasiswa, bisa saling bersinergi dan menjaga kualitas demokrasi di Kukar.
“Mari kita kawal bersama PSU ini agar berjalan dengan baik, aman, jujur, dan adil, serta transparan,” tutupnya. (hm/ar)
