Home » Daerah » Kutai Kartanegara » Direktur PT MGRM Hadiri Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi RPJPD Kukar

Direktur PT MGRM Hadiri Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi RPJPD Kukar

Senin,1 Juli 2024 06:40WIB

Bagikan : Array

SINTESANEWS.ID – Direktur PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM), Efri Novianto, menghadiri undangan DPRD Kukar dalam Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045.

Rapat ini berlangsung di Mandapa Room Fugo Hotel Samarinda pada Minggu (30/6/2024).

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah, pimpinan BUMD, dan Pansus Raperda RPJPD.

Dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, menekankan pentingnya rapat ini sebagai langkah persiapan sebelum Raperda RPJPD disahkan.

“Kita harus memikirkan Kutai Kartanegara ini 20 tahun ke depan. Siapapun bupatinya, visi-misinya harus mengacu pada RPJPD yang akan kita tetapkan,” ujar Rasid.

Sementara itu, Efri Novianto, menyatakan kesiapan MGRM untuk mendukung pelaksanaan RPJPD tersebut.

Ia menyoroti pentingnya menambahkan isu strategis seperti penanggulangan kemiskinan, konektivitas antar wilayah, ketahanan pangan, dan penataan wilayah pasca Ibu Kota Negara (IKN).

“Masukan kami agar ditambah dari sisi isu strategis, di antaranya adalah penanggulangan kemiskinan, konektivitas antar wilayah, ketahanan pangan, dan penataan wilayah pasca IKN. Kami memandang hal ini masih up to date 10-20 tahun ke depan,” kata Efri.

Untuk arah kebijakan terkait BUMD, Efri menyebutkan pentingnya penataan regulasi, akses permodalan, serta aksesibilitas jaringan dan perizinan.

Ketika ditanya mengenai peluang partisipasi interest (PI), Efri mengungkapkan bahwa MGRM saat ini sedang memperjuangkan PI 10 persen di Blok Sanga-Sanga.

“Januari kemarin kita sudah tanda tangan persetujuan pengalihan PI 10 persen. Saat ini, proses verifikasi di SKK Migas untuk selanjutnya diteruskan ke Dirjen Migas agar dibuatkan SK Persetujuan dari Menteri ESDM,” jelas Efri.

Ia juga meminta bantuan dari DPRD dan Pemerintah Daerah untuk mempercepat proses tersebut.

“Harapan kami sebelum Presiden baru dilantik, SK persetujuan Menteri ESDM sudah terbit,” pungkasnya. (Ar)

6085768219885996691-min

TOPIK TERKAIT

BERITA UTAMA

REKOMENDASI

cb69ca3e-61d6-4002-8894-a924a9d8e08a

TEKNOLOGI

TERPOPULER

HIBURAN

bannera

POLITIK