SINTESANEWS.ID – Kehadiran Teras Samarinda Tahap II diharapkan tidak berhenti sebagai pengembangan ruang publik di tepian Sungai Mahakam. Kawasan tersebut juga didorong menjadi ruang pertumbuhan ekonomi yang mampu memberikan kesempatan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berkembang.
Menjelang pemanfaatan kawasan tersebut, DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota Samarinda menyiapkan pola pengelolaan yang jelas, termasuk mekanisme pemanfaatan ruang usaha bagi masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, menilai keberadaan fasilitas publik yang dibangun melalui anggaran daerah semestinya memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara luas.
Menurutnya, pengaturan tenant maupun ruang berjualan harus dilakukan secara terbuka agar kesempatan berusaha tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.
“Karena fasilitas ini dibangun menggunakan anggaran pemerintah yang bersumber dari masyarakat, pemanfaatannya harus terbuka dan jangan sampai hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu,” tegas Viktor.
DPRD Samarinda menilai Teras Samarinda Tahap II memiliki peluang menjadi salah satu titik aktivitas ekonomi baru di Kota Tepian. Namun, peluang tersebut membutuhkan penataan yang matang agar aktivitas perdagangan tetap sejalan dengan fungsi kawasan sebagai ruang publik.
Viktor juga mengingatkan para pelaku UMKM yang nantinya beraktivitas di kawasan tersebut agar turut menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan.
Menurut dia, perkembangan aktivitas ekonomi tidak boleh mengorbankan kenyamanan masyarakat. Kebersihan kawasan menjadi bagian penting untuk mempertahankan daya tarik Teras Samarinda sebagai ruang publik sekaligus destinasi warga.
“Kalau nantinya digunakan untuk kegiatan jual beli, para pedagang juga harus memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan,” ujarnya.
Selain persoalan kesempatan usaha, DPRD turut meminta pemerintah memperhatikan keberlanjutan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Penempatan UMKM, menurut DPRD, tidak cukup hanya dengan menyediakan tempat berjualan, tetapi juga harus disertai konsep pengelolaan yang mampu menjaga arus pengunjung.
Hal itu penting agar Teras Samarinda Tahap II tidak mengalami persoalan yang sama seperti sejumlah kawasan perdagangan yang kehilangan daya tarik setelah mengalami perubahan pola kunjungan masyarakat.
DPRD Samarinda berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi dan perencanaan sejak awal, mulai dari pengaturan pelaku usaha, kebersihan, hingga kenyamanan pengunjung.
Dengan demikian, pembangunan Teras Samarinda Tahap II tidak hanya menghadirkan wajah baru kawasan tepian, tetapi juga menciptakan ruang ekonomi yang inklusif bagi masyarakat Samarinda.
Komisi II DPRD Samarinda pada prinsipnya mendukung pengembangan kawasan tersebut. Namun, keberhasilan Teras Samarinda diharapkan diukur bukan hanya dari sisi fisik pembangunan, melainkan juga dari seberapa besar manfaatnya terhadap aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. (ADV/RZL)
