SINTESANEWS.ID – Persoalan tambang ilegal kembali mencuat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kali ini, kasus tersebut menyentuh langsung daerah pemilihan (dapil) Sugeng Hariadi, anggota Komisi I DPRD Kukar, yang menyebut praktik semacam itu sudah merajalela dan perlu menjadi bahan evaluasi bersama.

Sugeng menyampaikan keprihatinannya dalam pertemuan mediasi antara warga dan pihak yang dilaporkan terkait aktivitas pertambangan tanpa izin di Desa Loa Raya.

Dalam forum tersebut, ia menyatakan bahwa masyarakat dan pemerintah desa tidak boleh menutup mata terhadap praktik ilegal yang justru menimbulkan kerugian jangka panjang.

“Saya rasa ini persoalan yang tidak bisa ditutupi lagi. Tambang ilegal sudah terjadi di mana-mana, dan sekarang kejadian ini ada di dapil saya sendiri,” ungkap Sugeng, Senin (14/7/2025).

Menurutnya, kejadian ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan kurangnya koordinasi antar-pihak yang semestinya bertanggung jawab, termasuk warga, pemerintah desa, dan pihak berwenang. Ia menegaskan, jika tidak disikapi serius, kasus-kasus seperti ini akan terus terulang.

“Ini harus jadi pelajaran pahit buat semua. Karena ujung-ujungnya masyarakat juga yang jadi korban, baik secara hukum maupun secara ekonomi,” tegasnya.

Sugeng juga mengingatkan agar masyarakat lebih waspada dan tidak mudah tergoda oleh tawaran kerja sama dengan penambang ilegal. Ia mengajak warga untuk lebih selektif dalam menerima kehadiran pihak luar, khususnya yang tidak jelas asal-usul dan legalitasnya.

“Saya harap ini tidak dilakukan lagi. Kalau dari awal sudah kelihatan tidak resmi, jangan dibiarkan berkembang. Itu hanya akan mencederai hak masyarakat,” jelasnya.

Ia pun mendorong pemerintah desa agar lebih proaktif dalam menjaga wilayahnya dari aktivitas pertambangan mencurigakan. Peran desa, katanya, sangat penting sebagai garda terdepan dalam deteksi dini terhadap aktivitas ilegal.

Di sisi lain, DPRD Kukar melalui Komisi I berkomitmen akan terus mengawal proses penyelesaian sengketa ini. Namun, Sugeng menekankan bahwa penyelesaian jangka panjang hanya bisa diwujudkan jika semua pihak bersedia duduk bersama dan mengevaluasi pola koordinasi yang selama ini berjalan.

“Kita harus perkuat pengawasan bersama. Jangan sampai kejadian di Loa Raya ini terulang di desa lain. Ini bukan soal satu orang, tapi rantai persoalan yang harus dibenahi bersama,” tutupnya. (Adv/fi)