SINTESANEWS.ID – DPRD Kukar melalui Komisi IV menyiapkan mekanisme pengawasan jangka panjang untuk mencegah kasus serupa terulang. Salah satunya dengan membentuk hotline pengaduan di sekolah berasrama dan pesantren.
Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, menyebutkan bahwa tim ad hoc akan bekerja tidak hanya untuk kasus satu pesantren, tetapi juga untuk semua sekolah yang memiliki sistem boarding.
“Tim ad hoc ini dibentuk untuk semua sekolah yang memiliki sistem boarding, baik pesantren maupun sekolah lainnya,” ungkapnya.
“Tiap lokasi juga akan ditempeli nomor hotline pengaduan,” jelasnya, Selasa (19/08/2025).
Selain itu, DPRD Kukar juga memastikan ada pemantauan rutin setiap tiga bulan sekali. Dinas Sosial (Dinsos) bersama DP3A akan menjadi garda depan dalam mengawasi jalannya sistem ini.
“Tahun depan akan kita anggarkan kembali untuk melaksanakan skrining aktif,” tambah Faisal.
Hal ini menunjukkan bahwa DPRD Kukar tidak hanya reaktif, tetapi juga menyiapkan langkah preventif.
Hotline pengaduan ini diharapkan bisa menjadi saluran cepat bagi para santri maupun masyarakat untuk melaporkan jika terjadi dugaan pelanggaran.
Dengan sistem ini, DPRD Kukar ingin membangun lingkungan pendidikan yang lebih aman dan transparan.
Menurut Faisal, pengawasan yang berkelanjutan adalah kunci agar dunia pendidikan, khususnya pesantren, tetap dipercaya oleh masyarakat. (Adv/fi)
