SINTESANEWS.ID – Pilkada 2024 merupakan kesempatan penting bagi Indonesia untuk memperkuat demokrasi melalui proses pemilu kepala daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
Momen ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang akan membangun daerah mereka, tetapi juga menjadi tolak ukur kesehatan demokrasi Indonesia.
Namun Pilkada juga menghadirkan sejumlah masalah yang harus dihadapi agar demokrasi dapat tumbuh dengan kuat.
Salah satu masalah utama yang sering muncul dalam Pilkada adalah politik uang, politik uang adalah salah satu yang merusak demokrasi kita, praktek politik uang menghilangkan kedaulatan rakyat.
Pemuda Sebagai Ujung Tombak Demokrasi
Pentingnya partisipasi anak muda dalam hal ini generasi Z dan milineal dengan proposisi 55% dari total pemilih -33,60% untuk generasi Z. Sebagai perbandingan, pemilih generasi muda di Pemilu 2014 hanya mencakup 30% dari total pemilih.
KPU telah menetapkan 204,8 juta daftar pemilih tetap untuk Pemilu 2024 dengan 114 juta pemilih di antaranya masih berusia di bawah 40 tahun (BBC, 2023). Anak-anak muda yang mengisi lebih dari setengah jumlah pemilih ini akan berperan besar dalam menentukan iklim politik di Indonesia ke depannya. Pemuda sebagai ujung tombak dalam meminimalisir berita hoax, ujaran kebencian dan isu sara.
Pada abad yang penuh dengan perkembangan teknologi, generasi muda yang terkenal adaptif dengan perkembangan-perkembangan tersebut dapat dinyatakan sebagai pelopor perubahan. Salah satu perubahan paling menonjol yang dapat dikaji pada pilkada kali ini adalah cara berkampanye untuk menarik suara generasi muda melalui media sosial.
Naiknya dominasi anak muda sebagai pemilih memengaruhi dinamika atensi masyarakat terhadap pesta rakyat pemilu tahun ini. Pemilu kali ini tidak luput dari peran media sosial dan kenaikan popularitas berbagai platform, seperti Tiktok, X, dan Instagram.
Media sosial sebagai alat untuk menyebarkan informasi dan memengaruhi pendapat masyarakat dimanfaatkan oleh para politikus sebagai media kampanye. Selain biaya operasional yang lebih rendah, kampanye melalui media sosial memudahkan politikus menjangkau lebih banyak masyarakat dengan cepat.
Melihat keberhasilan kampanye dengan menggunakan media sosial pada Pimilihan Presiden, DPR dan DPD 2024, strategi komunikasi politik ini mungkin akan kembali digunakan di Pilkada 2024.
Meskipun begitu, gaya kampanye tradisional yang lebih nyata dan dekat dengan masyarakat juga masih terbukti efektif menggaet massa sehingga strategi ini mungkin juga akan diterapkan di pemilu berikutnya.
Penguatan Demokrasi Di Indonesia
Terkahir masyarakat perlu menjadi pemilih yang cerdas dan kritis dalam menyikapi informasi yang beredar sementara pemerintah dan penyelenggara pemilu harus bekerja lebih keras untuk memastikan Pilkada berlangsung jujur dan adil. Kita harus memanfaatkan momentum Pilkada 2024 sebagai langkah untuk menentukan masa depan daerah kita.
Dalam upaya menguatkan demokrasi di Indonesia masyarakat harus bisa menciptakan iklim demokrasi yang baik. Kita harus punya kesadaran secara kolektif bahwa Pilkada bukan sekedar tanggung jawab, Bawaslu, KPU, APH tapi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat. (*)
Penulis: Fitrah, Peserta LK III HMI Badko Jawa Barat.
