Jakarta, sintesanews.id – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyampaikan sepuluh rekomendasi berkaitan dengan kondisi kebangsaan.
Rekomendasi tersebut disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketum PB HMI, Raihan Ariatama, beserta 17 Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) HMI.
Raihan menyebutkan, sebagai bagian dari masyarakat sipil, HMI berperan sebagai intermediary actor yang selalu responsif terhadap segala bentuk persoalan bangsa, dangan melakukan kontrol dan pengawasan terhadap setiap kebijakan pemerintah.
“Hal ini untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dilakukan betul-betul berpihak kepada kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat,” terangnya dalam keterangan tertulis, Minggu (10/4/2022).
Ia menjelaskan, bangsa Indonesia “sedang tidak baik-baik saja”. Hal tersebut ditandai dengan demokrasi yang mengalami kemunduran, kesenjangan sosial-ekonomi yang semakin melebar, stagnasi pertumbuhan ekonomi, kenaikan harga BBM, serta sederet persoalan lainnya.
“Masyarakat menjadi korban utamanya,” ungkap dia.
Dari sederet persoalan bangsa tersebut, PB HMI menyampaikan sepuluh rekomendasi berdasarkan hasil Pleno 1 PB HMI yang dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat, pada 7-10 April 2022.
Pertama, meminta kepada seluruh elemen bangsa agar tetap tegak berdiri menjaga amanat Reformasi dalam hal masa jabatan presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kedua, meminta kepada pemerintah untuk mengambil langkah cepat dan memutuskan kebijakan yang tepat terkait kenaikan harga kebutuhan pokok karena kondisi ekonomi dan mental masyarakat telah terpuruk akibat pandemi Covid-19 yang saat ini masih melanda Indonesia.
Ketiga, meminta pemerintah untuk tetap fokus pada penanganan dan pemulihan pasca pandemi Covid-19.
Keempat, mendorong pemerintah untuk menstabilkan harga BBM jenis pertamax dan menjamin ketersediaan BBM jenis pertalite bagi masyarakat kelas menengah ke bawah di berbagai daerah dengan harga terjangkau dan memastikan realisasi subsidi BBM yang tepat sasaran.
Kelima, mencabut kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% karena akan semakin membebani ekonomi masyarakat yang telah tertekan dan terpuruk selama ini akibat pandemi Covid-19.
Keenam, menerima dengan syarat pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur dengan catatan sebagai berikut: pemerintah harus menjamin pembangunan IKN Nusantara berdasarkan kaidah-kaidah lingkungan hidup guna menjaga keberlanjutan kelestarian lingkungan hidup.
Kemudian, pemerintah harus menjamin keterlibatan masyarakat lokal, baik dalam proses perencanaan, pembangunan maupun penyusunan struktur Badan Otorita IKN Nusantara.
Ketujuh, meminta pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua dan Papua Barat.
Kedelapan, meminta komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Kesembilan, meminta seluruh pihak dan elemen bangsa untuk menjaga soliditas antar anak bangsa dan stabilitas keamanan demi merawat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai keberagaman yang harmonis.
Kesepuluh, meminta Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi kembali jajaran menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang tidak kapabel dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai menteri. (*)
Penulis: Mursid Mubarak
