SINTESANEWS.ID – Pilkada 2024 merupakan salah satu titik balik penting bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Dalam konteks yang lebih luas, pemilihan kepala daerah tidak hanya sekadar memilih pemimpin, tetapi juga mencerminkan sejauh mana nilai-nilai demokrasi dapat diimplementasikan dan dipertahankan.
Salah satu aspek krusial dalam penguatan demokrasi adalah pendidikan pemilih. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang memadai tentang hak dan tanggung jawab mereka. Dengan pengetahuan yang cukup, pemilih dapat membuat keputusan yang lebih baik dan bertanggung jawab.
Selain itu, transparansi dalam proses pemilihan juga sangat penting. Masyarakat harus bisa mengawasi setiap tahapan, dari pencalonan hingga penghitungan suara, untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung dengan adil.
Praktik politik uang adalah ancaman serius bagi integritas pemilu. Oleh karena itu, perlu ada upaya tegas dalam pemberantasan politik uang. Penegakan hukum yang kuat akan memberikan efek jera bagi para pelanggar, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.
Politik uang atau money politics merupakan salah satu tantangan terbesar dalam proses demokrasi di Indonesia. Praktek ini tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan pemimpin yang terpilih. Untuk membangun demokrasi yang sehat, pemberantasan politik uang harus menjadi prioritas.
Pertama, pendidikan politik bagi masyarakat sangat penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang dampak negatif dari politik uang, termasuk bagaimana hal tersebut dapat mengarah pada korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Dengan kesadaran yang lebih tinggi, diharapkan masyarakat tidak akan menerima tawaran politik uang dan lebih memilih calon yang memiliki visi dan misi yang jelas.
Kedua, penegakan hukum yang tegas harus dilakukan. Badan Pengawas Pemilu perlu dilengkapi dengan wewenang dan sumber daya yang memadai untuk mengawasi serta menindak praktik politik uang. Sanksi yang berat bagi pelanggar dapat memberikan efek jera dan menurunkan angka politik uang dalam pemilu.
Keterlibatan masyarakat tidak hanya terbatas pada saat memilih. Mereka juga harus berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemilihan. Dengan adanya pengawasan yang melibatkan elemen masyarakat, kita dapat meminimalisir kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Terakhir, pemanfaatan teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Dengan sistem e-voting yang aman dan pelaporan hasil secara real-time, kita dapat mempercepat proses pemilu sekaligus memastikan keakuratannya.
Kanda Rahmad Bagja juga menjelaskan bahwa Demokrasi sering kali dianggap mahal, baik dari segi biaya pemilihan, pendidikan politik, maupun pengawasan. Namun, kita harus ingat bahwa biaya yang dikeluarkan untuk menjaga demokrasi jauh lebih ringan dibandingkan konsekuensi dari kudeta. Kudeta bukan hanya mengancam stabilitas politik, tetapi juga merusak tatanan sosial dan ekonomi suatu negara.
Demokrasi memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, memberikan ruang bagi perbedaan pendapat, dan mendukung pengembangan hak asasi manusia. Meskipun prosesnya memerlukan investasi yang signifikan, hasilnya adalah legitimasi yang kuat dari pemimpin yang terpilih dan kepercayaan masyarakat.
Pilkada 2024 harus dijadikan momentum untuk memperkuat demokrasi di tingkat daerah. Jika semua elemen masyarakat, pemerintah, dan penyelenggara pemilu bersinergi, kita dapat menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat, transparan, dan partisipatif. Dengan demikian, demokrasi di Indonesia tidak hanya akan bertahan, tetapi juga berkembang menuju kualitas yang lebih baik.
Materi Pilkada 2024 dan Penguatan Demokrasi di Indonesia diisi langsung oleh Ketua Bawaslu RI Kakanda Rahmad Bagja.(*)
Penulis: Ellisa Wulan Oktavia.
Peserta LK3 Badko Jawa Barat.
