SINTESANEWS.ID – Ketua Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Agung Hasanuddin menjelaskan bahwa misi Forum TJSP adalah untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang penanganannya belum terintegrasi secara baik.

“Ini kita tidak nyambung dengan kabupaten terkait kemiskinan, padahal kita mengintervensi kemiskinan juga, rupanya yang diintervensi beda-beda data,” kata Agung di Ruang Rapat Bappeda Kukar baru-baru ini.

Ternyata, kata dia, kemiskinan yang terbanyak justru berada di lingkar perusahaan. Ada banyak perusahaan di Kukar, namun angka kemiskinan juga masih tinggi.

Agung lalu mengeluhkan data kemiskinan masyarakat Kukar yang tidak tersinkronisasi secara baik di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kukar.

“Waktu itu saya minta datanya ke pemerintah karena kita juga enggak tahu yang miskin itu yang mana. Jadi, ada tiga OPD yang menyampaikan data, dari Dinas Sosial, Dinas BKKBN, juga dari BPS. Alhamdulillah datanya beda semua,” ungkapnya.

“Sehingga kita punya pemikiran ini kayaknya kita perlu ada satu kesamaan dengan pemerintah, mengintervensinya harus sama, mengatasinya harus sama, karena ternyata data yang diperoleh pemerintah itu berbeda, sehingga muncullah Forum Komunikasi TJSP,” bebernya.

Ia menerangkan bahwa Forum TJSP tidak mengelola dana program TJSP, karena hal itu bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

“Dalam Undang-Undang Minerba menjelaskan bahwa dana CSR itu tidak boleh dikelola oleh pihak ketiga. Harus oleh pemilik IUP. Pemegang izin. Artinya perusahaan,” katanya.

Dia menegaskan, ada atau tidak adanya Forum TJSP, CSR dari semua perusahaan tetap berjalan, karena CSR adalah kewajiban setiap perusahaan dan melekat dalam perizinan usaha.

Berkaitan dengan pelaporan, Agung menyebutkan, tidak semua program itu dilaporkan. Kegiatan CSR yang dilaporkan hanya program yang dianggap prioritas.

“Kita di Forum ada delapan bidang. Tentu tidak semuanya bisa dikolaborasikan dengan pemerintah,” lanjutnya.

Ia mengaku belum melaksanakan pelaporan program secara integratif dengan program pemerintah. “Kalau pelaporan tertulis, jujur saja belum ada, karena saya belum bikin rencana kegiatan, tapi laporan keseluruhan CSR, silakan ke Dinas ESDM ,” sarannya.

Idealnya, sambung dia, pelaporan disampaikan jika telah dilakukan Musyawarah Perencanaan (Musren), sehingga bisa dievaluasi menjadi laporan.

“Jangankan laporan, perencanaan saja belum pernah. Apa yang mau dilaporkan? Kan aneh jadinya,” ucap dia.

Dia menyarankan kepada pihak yang menginginkan laporan pelaksanaan CSR perusahaan agar meminta data tersebut ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltim.

“Cuman masalahnya sekarang di pusat. Kukar untuk mengintervensi ke CSR perusahaan semakin susah. Saya yakin. Wong izinnya bukan dari Kukar. Izinnya sekarang bukan dari provinsi. Sekarang dari pusat,” sebutnya

Pihaknya juga mengeluhkan sulitnya mengajak perusahaan-perusahaan yang disebut sebagai mitra untuk berpartisipasi aktif dalam Forum TJSP.

“Karena saya juga susah, Pak. Kami sendiri Forum TJSP susah mengajak mitra-mitra kami. Ini saja hanya  beberapa perusahaan yang aktif dari 600 perusahaan. Untuk iuran saja, kalau diajak iuran, susah,” bebernya.

Namun, Agung memiliki keyakinan, apabila Forum TJSP beserta tim fasilitasi dan pemerintah serius mengurus hal ini, maka keberadaan forum tersebut dapat mengatasi persoalan di Kukar dengan cepat.

Di samping itu, ia menyadari bahwa tantangannya cukup berat. “Cuman masalahnya di Bappeda itu waduh, banyak banget kerjaan. Saya pernah ngomong, bisa sampe malam stop (pekerjaan),” katanya.

Agung berharap bisa bertemu dengan Bupati Kukar untuk menyampaikan masukannya terkait percepatan sinergitas program CSR di Kukar.

“Alhamdulliah tadi dapat kabar Pak Bupati siap untuk bertemu dengan kita. Bukan apa-apa. Saya ingin mempercepat Pak. Supaya sinergitas ini betul-betul solid. Supaya permasalahan yang ada di Kukar paling tidak ada tren menurun. Jangan jalan di tempat,” ucap Agung.

Diketahui, dia menjelaskan hal tersebut dalam acara audiensi dengan Bubuhan Suara Rakyat (Busur) Kukar, yang dihadiri Tim Fasilitasi Forum TJSP Kukar dan Tim Gugus Tugas Kukar Idama (GTKI). (*)