SINTESANEWS.ID – Ratusan kepala SMA, SMK, dan SLB se-Kaltim meminta Pemprov Kaltim meningkatkan Dana Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
Saat ini, pemerintah mematok Bosda sebesar Rp 900 ribu per siswa. Para kepala sekolah tersebut mengharapkan kepada pemerintah meningkatkan Bosda menjadi Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta per siswa.
Permintaan tersebut dilayangkan saat para kepala SMA, SMK, dan SLB mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi baru-baru ini di Kota Balikpapan.
Mereka berasal dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, salah satunya Kota Balikpapan. Permintaan ini pun mendapatkan sorotan dari sejumlah pihak.
Salah satunya datang dari Anggota DPRD Kaltim Dapil Balikpapan, Muhammad Adam. Ia pun mempertanyakan pemanfaatan dan peruntukan Bosda di sekolah-sekolah se-Kaltim.
“Apakah sudah dimanfaatkan sesuai peruntukannya sebagaimana tujuan awal?” tanyanya kepada sintesanews.id pada Jumat (11/11/2022).
Meski begitu, ia memaklumi permintaan tersebut. Pasalnya, sebagian besar guru-guru di SMA dan SMK berstatus guru honorer.
“Sudah pasti juga mereka mengalihkan Bosda itu untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim ataupun negara,” ujarnya.
Kata dia, APBD Kaltim tahun 2023 mencapai Rp 17 triliun. Anggaran ini dapat dialokasi salah satunya untuk peningkatan Bosda di Kaltim.
“Mungkin tunjangan guru honorernya bisa dievaluasi untuk dinaikkan,” imbuhnya.
Ia juga menekankan kepada Pemprov Kaltim, khususnya Balikpapan, mendorong para guru meningkatkan kualitas mereka, salah satunya lewat sertifikasi.
“Kalau bersertifikasi, otomatis dia dapat tunjangan sertifikasi guru, sehingga bisa memperbaiki kesejahteraan mereka,” katanya.
Apabila guru-guru di Kaltim sudah bersertifikasi, maka mereka bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi yang setara dengan gaji mereka.
Selain inisiatif pribadi setiap guru, ia mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim untuk mempercepat proses sertifikasi guru-guru di Kaltim.
“Dinas juga mesti berperan agar bagaimana guru-guru itu mendapatkan sertifikasi nasional, karena semakin banyak guru bersertifikasi, maka otomatis akan memperbaiki penghasilan yang bersangkutan, juga meningkatkan kualitas pendidikan Kalimantan Timur,” pungkasnya. (adv/mb)
