SINTESANEWS.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan DPRD Kaltim menetapkan APBD Kaltim tahun 2023 sebesar Rp 17,2 triliun. Sebanyak Rp 3,5 triliun di antaranya dialokasikan untuk pengembangan pendidikan di Kaltim.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin menyebutkan bahwa banyak masalah yang dihadapi sekolah-sekolah di Kaltim di bawah kewenangan Pemprov Kaltim, khususnya SMA dan SMK negeri.

Ia mencontohkan SMA negeri di Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yang menghadapi masalah kekurangan sarana dan prasarana.

Para pengelola sekolah tersebut memanfaatkan bangunan madrasah ibtidayah untuk menjalankan aktivitas belajar mengajar.

Ia berharap pembangunan gedung sekolah tersebut berjalan dengan lancar pada tahun 2023. “Sehingga penerimaan siswanya bisa lebih banyak,” harapnya, Senin (21/11/2022).

Kata dia, Sungai Payang memiliki wilayah yang sangat dekat dengan kawasan inti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Karena itu, desa tersebut menjadi beranda bagi Kukar setelah pemindahan ibu kota.

Ia pun berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim dan Kementerian Pendidikan memberikan perhatian khusus terhadap masalah tersebut.

“Malu kita kalau misalnya beranda IKN justru desanya punya SMA negeri yang tidak punya gedung representatif,” ujarnya.

Salehuddin mengungkapkan bahwa beberapa sekolah di Kaltim juga belum memiliki sertifikat lahan, sehingga para pengelolanya kesulitan mengembangkan sarana dan prasarana sejumlah sekolah di Bumi Mulawarman.

Masalah ini tidak hanya dihadapi sekolah-sekolah swasta, tapi juga sejumlah sekolah negeri di Kaltim. “Kita berharap Disdikbud Kaltim menjadi leading sector untuk menyelesaikan masalah ini,” sarannya.

Politisi Golkar ini menyarankan Disdikbud Kaltim membentuk tim yang akan mendorong percepatan pengurusan sertifikat lahan sekolah-sekolah di Kaltim.

“Supaya tanah-tanah hibah yang digunakan sekolah itu bisa diproses sertifikatnya,” katanya. (adv/mb)