SINTESANEWS.ID – Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H, Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kukar bersama OPD terkait menggelar rapat koordinasi gerakan pangan murah 2024 di Gedung Serbaguna Kantor Bupati, Jum’at (1/3/2024).
Rapat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta mengendalikan inflasi di Kukar.
Plt. Asisten II Setkab Kukar, Wiyono, mengatakan bahwa rapat ini juga digelar secara serentak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
“Rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menghadapi HKBN Ramadhan dan Idul Fitri, khususnya terkait dengan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat,” ujar Wiyono.
Wiyono menambahkan bahwa beberapa bahan pangan di pasar khususnya pasar Mangkurawang mengalami kenaikan harga, salah satunya adalah beras.
“Untuk di Pasar Mangkurawang dan beberapa titik lainnya kami sudah melakukan pemantauan itu sekitar Rp. 17 ribu sedangkan di petani berkisar antara Rp. 14-15 ribu sementara untuk distributornya itu perkilogramnya sekitar Rp.16.800,” jelasnya.
Namun, Wiyono menjamin bahwa ketersediaan beras masih dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Ia mengatakan bahwa pihaknya mendapat laporan dari Disketapang dan Juga Distanak Kukar bahwa para petani saat ini mulai memanen hasil pertanian sehingga diperkirakan mampu untuk memenuhi konsumsi beras masyarakat.
“Jadi setidaknya kita tidak perlu khawatir untuk ketersediannya (beras),” tutur Wiyono.
Selain membahas pangan, Wiyono juga menyinggung soal inflasi khususnya di Kukar. Ia mengatakan bahwa berdasarkan data indeks harga pasar yang disajikan di tahun 2023, Kukar mengalami inflasi sebesar 0,30 persen.
Beberapa bahan pangan yang juga ikut andil dalam meningkatnya inflasi di Kukar diantaranya telur ayam sebesar 0,11 persen, tempe 0.04 persen, beras 0.04 persen dan bawang merah sebesar 0,03 persen.
“Walaupun Kukar mengalami inflasi, dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kukar kita masih relatif rendah,” ungkap Wiyono.
Wiyono juga menyampaikan bahwa Presiden memberikan tujuh arahan kepada seluruh kepala daerah terkait dengan pengendalian inflasi, di antaranya; mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas, alokasi anggaran untuk stimulasi ekonomi dan bantuan sosial, tetap waspada terhadap dampak dari elnino, sederhanakan prosedur tata kelola dalam hal perizinan, beri dukungan kepada KPU dan Bawaslu, terus dukung program prioritas seperti penurunan kemiskinan ekstrim, pemberantasan stunting dan hilirisasi industri, segera selesaikan problem terkait politik.
Untuk mendukung arahan Presiden tersebut, Wiyono mengatakan bahwa pemerintah daerah juga melakukan beberapa upaya untuk penanganan inflasi, yaitu; melakukan operasi pasar, melakukan sidak, bekerja sama dengan daerah penghasil, gerakan menanam, merealisasikan BTT dan dukungan transportasi dari APBD
“Melalui beberapa upaya tersebut kita harapkan mampu menekan inflasi di Kukar,” pungkas Wiyono. (ir/ar)
