Kukar, sintesanews.id – Aktivis mahasiswa Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Muhammad Kaisar, menagih janji Edi Damansyah-Rendi Solihin setelah satu tahun memimpin kabupaten kaya sumber daya alam ini.
Janji yang ditagih itu berkaitan dengan komitmen Edi-Rendi menertibkan tambang iIegal yang dinilainya masih marak di Kukar.
Kaisar mengatakan, setiap ucapan yang keluar dari pejabat publik akan dipegang oleh masyarakat, apalagi disampaikan saat momentum Pilkada yang dilaksanakan dengan cara yang tidak mudah dan berbiaya tinggi.
Ia mengaku bingung dengan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar yang saat ini dinilainya cenderung permisif terhadap para perusak lingkungan.
“Ini ada apa sebenarnya? Publik tagih realisasi omongan itu,” bebernya kepada sintesanews.id baru-baru ini.
Pengurus Badko HMI Kaltimtara itu kemudian memaparkan data yang dikutipnya dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim.
Kukar adalah daerah yang menyandang status dengan aktivitas penambangan ilegal terbanyak di Kaltim. “Sebanyak 107 titik tambang ilegal terdapat di Kutai Kartanegara,” sebutnya.
Kaisar menyebutkan bahwa Pemkab Kukar memiliki program desa, dunia usaha, dan Kukar peduli lingkungan. Ia pun mengingatkan pemerintah terhadap aktivitas tambang ilegal karena dapat menggagalkan realisasi program tersebut.
Dia menjelaskan, pemerintah daerah harus menindak penambang ilegal. Hal ini merujuk Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 100 miliar.
Dengan begitu, pemerintah sejatinya memiliki dasar yang kuat untuk menindak para pelaku penambangan ilegal. “Ya, kembali lagi kepada niat kepala daerah kita, mau enggak?” tuturnya.
Mahasiswa Febis Unikarta itu berharap sisa kepemimpinan Edi-Rendi dapat dimanfaatkan untuk menindak tegas pelaku penambangan ilegal yang selama ini berseliweran di Kukar. “Saya meyakini ini sangat bisa ditertibkan,” tutupnya. (*)
Penulis: Mursid Mubarak
